Pemerintah Vietnam mengambil langkah progresif untuk menggairahkan iklim investasi dengan merancang penyederhanaan regulasi di sektor sains dan teknologi. Dalam rapat Komite Tetap Majelis Nasional yang digelar pada Selasa (16/7), Menteri Sains dan Teknologi Vietnam, Vu Hai Quan, mengajukan draf revisi yang mengamandemen empat undang-undang sekaligus, yaitu UU Frekuensi Radio, UU Telekomunikasi, UU Transaksi Elektronik, dan UU Transfer Teknologi.
Langkah reformasi birokrasi ini diwujudkan melalui rencana penghapusan dua prosedur administratif utama. Selain itu, draf tersebut juga mengusulkan pemangkasan 47 persyaratan bisnis, penyederhanaan empat regulasi, serta penyesuaian pada tiga ketentuan investasi lainnya guna memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan masyarakat luas.
Dalam sektor frekuensi radio, amandemen ini fokus mengurangi persyaratan izin yang dinilai tidak efisien demi menekan biaya operasional pelaku usaha tanpa mengabaikan fungsi pengawasan negara. Aturan khusus juga disiapkan untuk memberikan izin pita frekuensi kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang menunjang sektor pertahanan dan keamanan nasional. Sementara di sektor telekomunikasi, pemerintah mengusulkan penghapusan syarat-syarat izin usaha yang sudah usang.
Adapun untuk sektor transaksi elektronik, revisi ini akan mempermudah perizinan bagi penyedia layanan digital terpercaya guna menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi digital. Sementara pada UU Transfer Teknologi, Menteri Sains dan Teknologi akan diberikan wewenang langsung untuk meluncurkan program impor teknologi serta pengembangan pasar inovasi. Desentralisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan secara birokratis.
Ketua Komite Sains, Teknologi, dan Lingkungan Majelis Nasional, Nguyen Thanh Hai, menyambut baik inisiatif tersebut. Kendati demikian, komite memberikan catatan kritis agar peralihan sistem pengawasan dari pra-persetujuan (pre-approval) menjadi pasca-persetujuan (post-approval) diperkuat dengan instrumen manajemen yang memadai guna mengantisipasi celah hukum yang mungkin timbul.
Draf undang-undang penyederhanaan di bidang teknologi ini dijadwalkan masuk dalam pembahasan intensif sidang Majelis Nasional berikutnya yang akan diselenggarakan pada awal Agustus mendatang.
