Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan di wilayah terpencil. Hal ini ditegaskan saat Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, meninjau langsung kondisi fisik SD Negeri Kupang 3 dan SD Negeri Kupang 4 di Kecamatan Jabon pada Senin (20/7/2026). Langkah rehabilitasi ini diambil guna memastikan hak belajar anak-anak di kawasan pesisir terpenuhi dengan aman.
Dalam peninjauan tersebut, kondisi SDN Kupang 3 yang memiliki sekitar 70 siswa didapati cukup memprihatinkan dengan atap bocor, dinding retak, serta sekat ruang kelas yang berlubang. Wabup Mimik menegaskan bahwa kerusakan tersebut harus segera ditangani secara menyeluruh melalui perencanaan matang agar proses belajar-mengajar kembali kondusif.
Sementara itu, SDN Kupang 4 yang didirikan sejak tahun 1987 kini hanya menyisakan 12 siswa. Kendati jumlah murid minim, pemerintah daerah memastikan tidak ada diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan yang layak. Rencana pembenahan di sekolah ini akan difokuskan pada empat ruang kelas dengan menggunakan material khusus yang tahan korosi guna menyiasati tingginya kadar garam di lingkungan pesisir.
Selain pembenahan fisik gedung, Pemkab Sidoarjo tengah mempersiapkan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menyasar siswa di kawasan Kupang, Jabon. Penyaluran program ini sebelumnya sempat terkendala akibat jarak dari dapur pelayanan gizi yang cukup jauh serta kesiapan infrastruktur pendukung yang belum selesai dibangun.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Netty Lastiningsih, menyatakan pihaknya segera melakukan kajian teknis agar struktur bangunan hasil rehabilitasi nanti lebih awet dan fungsional sesuai kondisi lingkungan. Di samping itu, pencairan Tunjangan Bantuan Pendidikan tahap I dan II ditargetkan terealisasi sepenuhnya pada tahun ini bagi siswa yang berhak menerima.
Dukungan legislasi juga datang dari Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chludori, yang mendorong pemberian insentif tambahan serta tunjangan transportasi bagi para guru di wilayah pelosok pada APBD 2027. Langkah ini dinilai krusial untuk mengapresiasi dedikasi pengajar, di samping pentingnya perbaikan akses jalan menuju sekolah di kawasan pesisir tersebut.
