Pemerintah berencana melakukan transformasi mendasar dalam industri kelapa sawit nasional dengan memperkuat peran koperasi. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar koperasi tidak lagi sekadar menjadi pengelola kebun, melainkan turut mengambil bagian dalam seluruh rantai bisnis, mulai dari pengolahan minyak sawit mentah (CPO) hingga distribusi produk jadi seperti minyak goreng.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi di sektor sawit. Saat ini, dominasi sektor swasta di sisi perkebunan dan industri pengolahan menyebabkan nilai tambah ekonomi tidak dirasakan optimal oleh petani. Fenomena ironis di mana petani sawit kesulitan mengakses minyak goreng terjangkau menjadi salah satu alasan kuat perlunya perombakan tata niaga tersebut.
Untuk mewujudkan ekosistem baru ini, Kementerian Koperasi telah menggandeng PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) melalui penandatanganan nota kesepahaman. Kolaborasi ini dirancang untuk mendampingi koperasi dalam pengelolaan lahan plasma, sekaligus memberikan peningkatan kapasitas manajemen agar mampu bersaing secara profesional sebagai pelaku industri.
Sebagai langkah konkret, pemerintah akan meresmikan pabrik CPO berbasis koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Fasilitas dengan kapasitas produksi 60 ton per jam ini akan berfungsi sebagai proyek percontohan strategis bagi pengembangan koperasi di wilayah lain.
Ferry menambahkan, inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai usaha komoditas strategis. Selain sawit, pemerintah berkomitmen mendorong koperasi untuk masuk ke sektor pangan lainnya, seperti pengembangan jagung, kedelai, dan singkong, guna menciptakan kemandirian ekonomi yang berbasis kerakyatan.
