Kementerian Konstruksi baru saja menyelenggarakan lokakarya strategis untuk menyerap aspirasi terkait draf amandemen Undang-Undang Perumahan. Langkah ini diambil sebagai respons mendesak atas instruksi Pemerintah untuk memperbarui regulasi sektor properti, dengan target penyelesaian yang akan diajukan ke Majelis Nasional pada sidang luar biasa bulan Agustus 2026.
Wakil Menteri Konstruksi, Nguyen Van Sinh, menegaskan bahwa revisi ini berlandaskan pada lima orientasi utama pemerintah yang dirancang untuk menjawab tantangan riil di lapangan. Fokus utamanya adalah melakukan desentralisasi kekuasaan, penyederhanaan prosedur administratif, serta penciptaan lingkungan hukum yang lebih transparan guna menekan biaya kepatuhan bagi para investor dan pengembang.
Salah satu poin krusial dalam draf revisi ini adalah penataan ulang kategori perumahan menjadi empat kelompok utama: perumahan komersial, perumahan sewa, perumahan publik, dan perumahan kebijakan. Pemerintah secara khusus menekankan urgensi pembangunan hunian sewa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pekerja di kawasan industri.
Para pemangku kepentingan, termasuk pelaku bisnis dan asosiasi real estat, menyambut positif upaya pemerintah ini. Namun, mereka juga memberikan catatan penting terkait perlunya kejelasan definisi dan mekanisme operasional, terutama terkait standar harga untuk hunian komersial terjangkau. Asosiasi Real Estat Vietnam (VNREA) menekankan bahwa batasan konsep antar kategori perumahan harus diperjelas untuk menghindari tumpang tindih regulasi di masa depan.
Dinas Konstruksi daerah turut mengusulkan pendekatan terpadu dan insentif khusus guna meningkatkan suplai perumahan sewa. Kementerian Konstruksi menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan berbagai masukan konstruktif tersebut ke dalam draf final, guna memastikan kerangka hukum baru nantinya dapat berjalan efektif dan selaras dengan regulasi terkait lainnya seperti UU Investasi dan UU Konstruksi.
