Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menyoroti tantangan krusial dalam tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini. Ia menilai bahwa konfigurasi politik yang belum sehat telah menjadi akar permasalahan utama, yang kemudian berdampak langsung pada tergerusnya prinsip profesionalisme di berbagai sektor publik.
Dalam kunjungannya di Surabaya pada Senin (27/4/2026), Mahfud menjelaskan bahwa banyak keputusan strategis yang semestinya diambil berdasarkan pertimbangan profesional justru lebih dominan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kondisi ini menyebabkan penerapan merit sistem—sebuah sistem yang mengedepankan kompetensi dan kualifikasi—menjadi tidak optimal dalam birokrasi pemerintahan.
Lebih lanjut, Mahfud mengungkapkan bahwa jenjang karier aparatur sipil negara sering kali terhambat akibat adanya intervensi dari pejabat politik. Hal ini menciptakan kendala bagi para profesional untuk berkembang dan menunjukkan prestasi kerja mereka secara objektif tanpa harus bergantung pada dukungan politis tertentu.
Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Mahfud menekankan pentingnya membangun ekosistem politik yang lebih sehat sebagai prasyarat perbaikan tata kelola nasional. Menurutnya, hal ini berkaitan erat dengan penguatan demokrasi melalui penegakan konstitusi yang konsisten dan berintegritas tinggi.
Kendati demikian, Mahfud tetap menaruh optimisme terhadap masa depan tata kelola Indonesia. Ia percaya bahwa bangsa ini memiliki daya tahan dan kemampuan untuk mencari solusi atas dinamika permasalahan serupa yang kerap muncul, meski tantangan yang dihadapi sering kali berganti bentuk dari masa ke masa.
