Pemerintah terus mempercepat agenda reformasi birokrasi dengan melakukan perampingan besar-besaran terhadap berbagai prosedur administratif dan persyaratan bisnis yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi. Langkah strategis ini dilakukan melalui implementasi sejumlah resolusi penting yang berfokus pada integrasi data nasional dan digitalisasi proses pelayanan publik tanpa batasan wilayah administratif.
Sebagai bagian dari peta jalan pembangunan sosial-ekonomi periode 2026-2030, pemerintah kini menerapkan kebijakan desentralisasi yang ketat. Seluruh kementerian dan lembaga negara diinstruksikan untuk memangkas beban prosedur di tingkat pusat hingga di bawah 30 persen dari total regulasi yang ada. Target ambisius ini diharapkan mampu menekan waktu pemrosesan serta biaya kepatuhan administratif hingga 50 persen dibandingkan dengan data tahun 2024.
Hingga pertengahan Juni, kebijakan ini telah membuahkan hasil konkret dengan penghapusan 697 prosedur administratif serta penyederhanaan terhadap 673 prosedur lainnya. Selain itu, sebanyak 1.754 persyaratan bisnis yang dinilai tidak relevan telah resmi dicabut. Langkah ini diproyeksikan mampu memberikan penghematan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha sebesar 23 triliun VND setiap tahunnya.
Efektivitas program ini juga terlihat dari capaian di tingkat daerah, di mana sebanyak 411 prosedur administrasi telah berhasil disederhanakan hingga akhir Mei 2026. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan reformasi ini melalui amandemen atas 312 dokumen hukum, mencakup undang-undang hingga surat edaran menteri, yang ditargetkan rampung sepenuhnya sebelum Maret 2027 guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih transparan dan efisien.
