Rencana mantan Presiden Joko Widodo untuk melakukan safari politik ke 38 provinsi demi mendongkrak perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mencerminkan dinamika politik yang unik sekaligus menantang. Langkah ini memicu perdebatan mengenai sejauh mana ketergantungan sebuah partai politik terhadap figur sentral dapat menentukan masa depan organisasinya di panggung nasional.
Para pengamat menilai bahwa strategi ini menonjolkan ketergantungan PSI yang sangat kuat terhadap sosok Jokowi. Sebagai partai yang kerap melabeli diri sebagai wadah kaum muda dan progresif, PSI justru terlihat kesulitan membangun basis massa yang mandiri tanpa bersandar pada daya pikat individu. Personalisasi politik yang ekstrem ini dianggap menjadi hambatan bagi pelembagaan partai yang lebih sehat dan meritokratis.
Kondisi ini semakin dipertegas dengan kritik mengenai proses kepemimpinan internal di PSI, termasuk penunjukan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum yang dilakukan dalam durasi singkat. Narasi 'tegak lurus' kepada mantan presiden menjadi jangkar utama partai, yang menurut para analis, justru mengabaikan pentingnya penguatan basis ideologi serta kaderisasi akar rumput yang militan dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, tantangan besar menanti dalam safari politik ini karena hilangnya instrumen kekuasaan struktural yang sebelumnya melekat pada Jokowi saat menjabat. Tanpa fasilitas kebijakan maupun kontrol terhadap instrumen negara, upaya memindahkan basis pemilih tradisional ke partai kecil seperti PSI menjadi tantangan yang sangat berat. Realitas elektoral pun mencatat bahwa PSI masih berjuang keras untuk menembus ambang batas parlemen dalam beberapa pemilihan umum sebelumnya.
