Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan infrastruktur keolahragaan serta peningkatan fasilitas bagi para atlet di Jawa Timur. Langkah ini diambil usai dirinya menggelar agenda Serap Aspirasi (Reses) Masa Sidang III Tahun 2026 bersama pengurus dan anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Cabang Kota Malang.
Dalam pertemuan tersebut, warga PSHT menyampaikan sejumlah usulan krusial. Salah satunya adalah minimnya sarana olahraga representatif di Kota Malang, termasuk ketiadaan sirkuit atau venue khusus untuk cabang olahraga sepatu roda. Ketiadaan fasilitas ini dinilai menghambat potensi pembinaan atlet lokal yang memiliki prospek prestasi tinggi.
Puguh, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim, menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan pengadaan pusat latihan yang memadai bagi PSHT Kota Malang. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung regenerasi dan pembinaan atlet pencak silat agar mampu bersaing secara maksimal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Selain isu olahraga, forum dialog ini juga menyoroti sektor pendidikan. Warga PSHT mendesak pemerintah agar memberikan perhatian lebih pada peningkatan kesejahteraan guru. Kesejahteraan tenaga pendidik dianggap sebagai pilar utama dalam menciptakan proses belajar-mengajar yang kondusif dan bermutu tinggi di sekolah.
Persoalan kemacetan lalu lintas di Kota Malang yang kian pelik turut menjadi bahasan hangat. Legislator dari Dapil Malang Raya ini memaparkan bahwa tingginya mobilitas harian—yang disumbang oleh pekerja, pelajar, wisatawan, serta kehadiran sekitar 350 ribu mahasiswa—telah membebani kapasitas jalanan kota secara signifikan.
Sebagai solusi jangka panjang, Puguh mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sistem transportasi publik. Ia juga mengingatkan kembali urgensi program "Angkot Halokes" (angkot khusus sekolah) yang pernah digagasnya pada tahun 2022 guna menekan angka kemacetan akibat mobilitas pelajar pada hari sekolah. Seluruh aspirasi masyarakat ini dipastikan akan dibawa untuk dibahas lebih lanjut di tingkat parlemen Jawa Timur.
