Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) tengah merumuskan strategi baru untuk menekan angka pendakian ilegal yang masih kerap terjadi di kawasan Gunung Merapi. Alih-alih mengerahkan personel keamanan bersenjata untuk melakukan penjagaan ketat, pihak pengelola lebih memilih jalur dialog persuasif demi merangkul partisipasi masyarakat lokal.
Kepala Balai TNGM, Heri Wibowo, mengakui bahwa berbagai imbauan resmi dari otoritas terkait, termasuk Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X hingga BNPB, belum sepenuhnya ditaati oleh para pendaki. Fenomena ini menjadi perhatian serius mengingat status aktivitas vulkanik Merapi saat ini masih berada di Level III atau Siaga.
Menurut Heri, pelibatan aparat TNI dan Polri memang menjadi opsi teknis yang tersedia. Namun, langkah tersebut dinilai hanya memberikan solusi jangka pendek dan berpotensi memicu gesekan sosial atau benturan horizontal dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pendekatan tertutup dan diskusi mendalam dengan warga setempat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif serta berkelanjutan.
Selain faktor kewilayahan, tantangan besar yang dihadapi TNGM adalah perilaku para pendaki yang cenderung abai terhadap risiko keselamatan. Heri menyoroti bahwa banyak pendaki yang tetap nekat memaksakan diri naik ke puncak meskipun sudah mengetahui status bahaya gunung tersebut. Karakter pendaki yang sering kali tidak rasional ini membuat upaya pelarangan di lapangan menjadi kian menantang.
Saat ini, petugas di lapangan tetap bersiaga di kantor Resor Selo sembari terus membangun komunikasi intensif dengan warga. Langkah ini diambil sebagai upaya menahan diri demi menjaga stabilitas keamanan kawasan sekaligus mengutamakan mitigasi bencana yang berbasis pada kesadaran kolektif.
