Tantangan serius tengah membayangi Indonesia seiring dengan meningkatnya polarisasi politik dan fragmentasi sosial yang semakin nyata. Kondisi ini dinilai berisiko menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan serta menggerus kohesi sosial yang menjadi fondasi kekuatan bangsa.
Peringatan tersebut disampaikan oleh pengamat politik, Boni Hargens, dalam forum Dialog Persatuan Nasional yang dihelat oleh Indonesia Millennials Center (IMC) di Jakarta, Senin (22/6/2026). Menurut Boni, persatuan nasional bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas di tengah dinamika politik yang semakin tidak menentu.
Boni menekankan bahwa meski perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam demokrasi, polarisasi yang tajam dan berkepanjangan justru menjadi ancaman bagi soliditas bangsa. Ia mendesak pemerintah untuk membangun ruang dialog yang lebih sehat, di mana kritik publik diterima sebagai mekanisme demokrasi yang konstruktif, bukan sebagai beban.
Di sisi lain, komunikasi pemerintah juga disoroti sebagai elemen krusial. Boni menilai, diperlukan perbaikan strategi komunikasi agar tujuan baik dari kebijakan pemerintah dapat tersampaikan dengan benar kepada publik, sehingga tidak memicu kesalahpahaman di tingkat masyarakat.
Terkait implementasi kebijakan, Boni turut menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah. Meskipun program tersebut dinilai memiliki niat baik untuk pembangunan sumber daya manusia, ia menekankan pentingnya transparansi. Dalam hal ini, Boni memberikan apresiasi terhadap langkah tegas aparat penegak hukum dalam menindak oknum yang menyalahgunakan program tersebut.
Senada dengan Boni, Direktur IMC, Yerikho Menurung, menegaskan bahwa persatuan nasional adalah prasyarat mutlak bagi perbaikan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali berpijak pada semangat sila ketiga Pancasila guna menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang semakin kompleks ke depan.
