Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat koordinasi strategis di Surabaya guna mendorong lahirnya kebijakan media massa yang BEJO’S, yakni Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat secara industri. Inisiatif ini diambil sebagai langkah preventif menghadapi tantangan disrupsi digital yang kian kompleks dalam lanskap politik tanah air.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Dr. Eko D. Indarto, menegaskan bahwa lanskap media global telah mengalami perubahan fundamental akibat dominasi teknologi dan algoritma. Menurutnya, stabilitas nasional saat ini sangat bergantung pada kemampuan bangsa dalam menjaga ruang informasi tetap sehat dan terpercaya, mengingat persaingan informasi saat ini telah bergeser pada perebutan atensi dan persepsi publik.
Dalam forum yang mempertemukan akademisi, insan pers, dan unsur pemerintah tersebut, disoroti pula ancaman nyata berupa hoaks, ujaran kebencian, hingga penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk tujuan destruktif. Kemenko Polkam menilai bahwa media massa memiliki peran krusial sebagai pilar demokrasi yang harus mampu memitigasi risiko polarisasi sosial agar tidak mengganggu ketahanan nasional.
Guna memperkuat integritas informasi, pemerintah mendorong penguatan literasi digital serta pengembangan sistem deteksi dini berbasis AI. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri media, dan masyarakat dipandang sebagai kunci utama untuk membangun tata kelola media yang adaptif, profesional, serta mendukung terciptanya ruang publik yang kondusif menuju visi Indonesia Emas 2045.
