Data Kementerian Koperasi hingga semester I 2026 mencatat lonjakan jumlah unit koperasi di Indonesia yang mencapai 224.256 entitas. Meskipun pertumbuhan kuantitas ini terlihat masif, efektivitasnya dalam menggerakkan ekonomi nasional masih menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama mengenai kualitas operasional dan dampaknya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, menyoroti realitas bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB masih terjebak di angka kisaran 1%. Sepanjang satu dekade terakhir, angka ini dinilai stagnan dan jauh dari cita-cita koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah ketergantungan besar pada sektor simpan pinjam. Hingga saat ini, sekitar 80% aktivitas bisnis koperasi berputar pada sektor ini. Namun, Suroto menegaskan bahwa dominasi tersebut belum memberikan nilai tambah ekonomi yang berarti bagi anggota, lantaran pembiayaannya sebagian besar masih terserap untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga, bukan untuk sektor produktif.

Menanggapi maraknya koperasi yang hanya berfungsi sebagai kedok praktik rentenir atau koperasi yang sekadar 'papan nama', Suroto mendorong Kementerian Koperasi untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh. Ia mendesak pemerintah untuk berani membubarkan koperasi yang tidak aktif atau menyimpang dari prinsip dasar pelayanan anggota, serta mendorong konsolidasi melalui merger bagi koperasi simpan pinjam yang sehat guna memperkuat skala ekonomi.

Lebih jauh, ia menyoroti ketimpangan regulasi antara koperasi dan lembaga keuangan perbankan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perlakuan yang lebih adil dalam hal insentif, fasilitas penjaminan, hingga akses subsidi yang selama ini dinilai lebih berpihak kepada industri perbankan. Tanpa adanya dukungan ekosistem yang setara, daya saing koperasi akan terus tertekan.

Mengenai inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Suroto melihatnya sebagai potensi besar untuk mendongkrak ekonomi akar rumput. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan fisik bukanlah segalanya. Keberhasilan program ini akan bergantung sepenuhnya pada seberapa cepat koperasi tersebut mampu beroperasi, memiliki ekosistem usaha yang jelas, serta mampu menjadi saluran distribusi yang memberi manfaat nyata bagi warga desa dan petani setempat.