Dinamika politik nasional kembali menghangat seiring munculnya tuntutan dari partai koalisi pemerintah terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Politisi dari Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, secara terbuka meminta PDIP untuk lebih transparan dan tegas dalam menetapkan garis perjuangan politiknya di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Irma Suryani Chaniago menilai bahwa posisi politik PDIP saat ini terkesan ambigu, yang ia sebut sebagai kondisi "banci" dalam sistem presidensial. Menurut Irma, PDIP sebaiknya memilih menjadi oposisi yang berani melakukan kritik frontal atau menjadi penyeimbang yang benar-benar solutif. Ia menekankan bahwa sebagai partai besar, PDIP memiliki peran vital bagi demokrasi, namun ambiguitas sikap dinilai dapat membingungkan publik serta tidak efektif dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dari Partai Golkar memandang bahwa PDIP sebenarnya sudah memiliki landasan sikap untuk berada di luar pemerintahan. Meski demikian, Doli menyoroti perlunya konsistensi dari para elite partai tersebut, terutama mengenai peran Ketua DPR RI yang dinilai kurang terlihat vokal dalam mengawal kebijakan. Doli menegaskan bahwa partai koalisi tidak bermaksud memaksakan kehendak, namun berharap agar mekanisme kritik tetap dijalankan secara bertanggung jawab tanpa harus menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.
Menanggapi desakan tersebut, pihak PDIP melalui Ketua DPP Deddy Yevri Sitorus menepis tudingan bahwa partainya sengaja bermanuver di balik aksi demonstrasi mahasiswa. Ia justru menyoroti adanya kegelisahan di pihak koalisi pemerintah yang dinilai tidak elegan dalam merespons dinamika politik. Senada, Djarot Saiful Hidayat menambahkan sindirannya kepada partai-partai yang sebelumnya berseberangan namun akhirnya memilih bergabung ke dalam gerbong kekuasaan.
Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara partai politik di Indonesia dalam mengelola fungsi *check and balances*. Sementara PDIP bersikeras pada posisinya sebagai penyeimbang yang independen, pihak koalisi pemerintah terus mendesak adanya kejelasan sikap guna memastikan stabilitas kebijakan nasional tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi yang menuntut sinergi dari seluruh elemen bangsa.
